Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru dibawah kepemimpinan Penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa sedang berbenah dan memperbaiki sistem menjadi lebih baik lagi. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dilakukan seningga membuat kepuasan publik kepada Pj Walikota Pekanbaru meningkat tajam.
Mengenai kebersihan Kota Pekanbaru saat ini menjadi sorotan tajam dan menjadi catatan penting bagi Penjabat Walikota Pekanbaru , Risnandar Mahiwa. Pasalnya Persoalan kebersihan merupakan salah satu tugas penting yang menjadi evaluasi Pj Wako di kemendagri.
Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru Risnandar Mahiwa menegaskan pengelolaan sampah oleh operator angkutan sampah saat ini masih jadi sorotan. Ada rencana bakal dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan angkutan sampah di Kota Pekanbaru.
Evaluasi terhadap kinerja operator angkutan sampah, yakni PT. Bina Riau Sejahtera (BRS) bukan tanpa sebab. Sampai saat ini masih banyak keluhan masyarakat tentang angkutan persampahan.
“Tentu kita lakukan perbaikan di berbagai sisi, baik karena banyak laporan persampahan,” tegasnya.
Dirinya mengaku banyak catatan dari pengelolaan angkutan sampah sampai saat ini. Ia mendorong agar dinas terkait bisa menindaklanjutinya.
“Begitu saya masuk, kegiatan sudah berjalan. Termasuk pengelolaan angkutan sampah dan pengguna zonanya,” ulasnya.
Walau demikian, Risnandar mengaku tetap melakukan evaluasi tehadap pengangkutan sampah. Ia mendorong dinas teknis untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang persampahan.
Dirinya mengatakan bahwa ada rencana pada tahun 2025 bakal dibentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan di Kota Pekanbaru. Pembentukan BLUD ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan sampah selama ini.
“Pembentukan BLUD ini untuk menjawab keluhan masyarakat, pelan-pelan kita cari solusi masalah persampahan,” ujarnya.
Adanya BLUD tentu membuat pemerintah kota lebih mengetahui mekanisme pengelolaan sampah. Ia mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat.
“Apabila dibuang di TPS tentu membantu proses pengangkutan sampah ke TPA,” tutupnya.
Evaluasi Dinas DLHK
Pada Desember 2023, lelang sampah dilakukan secara cepat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru dengan menggunakan E – catalog. Tanpa melihat standar KAK dan perencanaan, PT BRS yang ditelusuri belum ada pengalaman di bidang pengelolaan sampah mendapat mandat mengurusi sampah di Zona 1 dan 2 Kota Pekanbaru. Dari penulusuran 3 tahun terakhir, perusahaan akan mengelola sampah di itu harus punya pengalaman minimal 1 tahun berkecimpung di persampahan baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Kemudian perusahaan yang mengelola persampahan wajib KBLI jasa kebersihan.
Kecerobohan DLHK dalam menentukan pemenang lelang Pengelolaan Persampahan harus di pertanyakan, karena ” Duit Rakyat ” puluhan milyar ini harus dipertanggung jawabkan.
” Tidak semua disalahkan perusahaan yang mengelola, karena ada kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi jalan nya pekerjaan tersebut,” Ujar Ketua Umum Putera Pejuang Penerus Bangsa Riau,Fadila Saputra .
Dikatakan Fadil lagi, DLHK adalah Satker teknis yang pemimpinnya harus betul- betul tulus dalam menyelesaikan kebersihan kota pekanbaru. Karena banyaknya Proyek di DLHK , sehingga fokus teman-teman di DLHK berubah haluan.
“DLHK adalah satker teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh karena itu pejabat yang memegangnya harus benar- benar bekerja untuk pelayanan,” tegasnya.
Fadil berharap agar Penjabat Walikota Pekanbaru agar segera mengevaluasi kinerja Pejabat di DLHK, agar tujuan pelayanan kebersihan dan pembuatan BLUD pengelolaan persampahan dapat terealisasi dengan baik. Karena kalau hanya menghabiskan APBD tanpa ada inovasi, semua orang bisa.
” Kita berharap agar PJ Walikota Pekanbaru segera mengevaluasi kinerja DLHK agar kedepannya bisa menjadikan Pekanbaru bersih serta memperoleh Piala Adipura yang di impikan masyarakat kota Pekanbaru ,” tutup Fadil…… (Ismail/Team)
Sumber : DPP AMI
